Semarang, 7-9 Agustus 2024 | Komisi Yudisial mengadakan pelatihan khusus bagi para hakim dengan tema "Perempuan Berhadapan dengan Hukum". Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para hakim dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 dan peraturan terkait lainnya dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang melibatkan perempuan.
Acara pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Ibu Sukma Violetta, S.H., LL.M., Anggota Komisioner Komisi Yudisial sekaligus Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Dalam sambutannya, Ibu Sukma menekankan pentingnya pemahaman mendalam dan sensitivitas yang tinggi terhadap isu-isu yang melibatkan perempuan dalam ranah hukum. “Peningkatan kapasitas ini akan mendorong para hakim untuk lebih adil dan bijak dalam mengambil keputusan, terutama dalam perkara-perkara yang kompleks,” ujar Ibu Sukma.
Bapak Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. turut hadir sebagai peserta dalam pelatihan ini. Beliau mengapresiasi inisiatif Komisi Yudisial yang terus berupaya meningkatkan kualitas hakim di Indonesia. “Pelatihan seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa kita semua dapat memberikan putusan yang tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan kultural yang ada,” kata Bapak Asep.
Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Semarang dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama (WKPTA) Semarang, serta para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mereka semua berperan aktif dalam diskusi dan pembahasan materi pelatihan, memberikan perspektif yang beragam dan mendalam mengenai peran hakim dalam isu-isu yang melibatkan perempuan.
Pelatihan yang diikuti oleh 60 peserta, terdiri dari hakim peradilan agama dan peradilan umum dari wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 Agustus 2024 di Hotel Novotel, Semarang. Melalui kegiatan ini, diharapkan para hakim mampu mengimplementasikan aturan-aturan hukum dengan lebih baik dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif dan adil.
Dengan demikian, pelatihan ini menjadi salah satu upaya nyata dalam meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan. Harapannya, melalui pembekalan dan peningkatan kapasitas yang berkesinambungan, para hakim dapat terus meningkatkan integritas dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas mulia sebagai penegak keadilan. (Rhd/Tim IT)