Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama, bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Petugas Posbakum bisa dari advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang tergabung dalam lembaga profesi advokat maupun LBH perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014.
Penyedia Jasa Layanan Posbakum
Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Wonosari Tentang Penetapan Konsultasi Jasa Bantuan Hukum Pada Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2024 Nomor : 3825/SEK.02.W12-A4/PL1.1.5/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, Penyedia Jasa Layanan Bantuan Hukum adalah :
| Nama Penyedia | : | 1. LBH Al Kautsar |
| Dasar Hukum | : | 3825/SEK.02.W12-A4/PL1.1.5/XII/2023 |
Layanan Posbakum Meliputi:
- Konsultasi hukum.
- Penyediaan Advokat (penasehat hukum) untuk kasus pidana dan perdata.
- Pembebasan biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata.
Mekanisme dan Persyaratan Post Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Wonosari
| Adapun mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain : | ||
A. |
Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum. |
|
| Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mempu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tampa dipungut Biaya. | ||
B. |
Jenis Jasa Hukum. |
|
| Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Wonosari berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan. | ||
C |
Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum |
|
| Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan : | ||
| 1. | Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan. | |
| 2. | Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. | |
| 3. | Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau | |
| 4. | Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau | |
| 5. | Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan. | |