Kategorisasi Informasi

Kategorisasi Informasi

Kategori informasi dalam pelayanan PA Wonosari mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK//I/2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan terdiri dari:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, meliputi:
2. Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan;
3. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat;
4. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan;
5. Informasi Laporan Akses Informasi; dan
6. Informasi lain.
7. Informasi yang wajib tersedia setia saat dan dapat diakses oleh publik, meliputi:
8. Daftar Informasi Publik;
9. Informasi tentang perkara dan persidangan;
10. Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan;
11. Informasi tentang peraturan, kebijakan, dan hasil penelitian;
12. Informasi tentang organisasi, admninistrasi, kepegawaian, dan keuangan; dan
13. Informasi lain.
14. Informasi yang dikecualikan, meliputi:
15. Informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian sebelumnya yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
16. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
17. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
18. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
19. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
20. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
21. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
22. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
23. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
24. Memorandum atau surat-surat antara PA Wonosari dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
25. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
26. Termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana dalam butir 1, antara lain:
27. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
28. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
29. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
30. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
31. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
32. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
33. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VI butir 1 Lampiran.

Lebih lanjut mengenai kategori informasi dalam pelayanan PA Wonosari dapat diunduh di:

• Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
• Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik
• Informasi yang dikecualikan

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. LAMPIRAN